Wapada Penipuan CPNS Tahun Ini
Wapada Penipuan CPNS Tahun Ini | Referensi terbaru di 2017 via web Panduan Simpatika. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Panduan Simpatika. Artikel ini di beri judul Wapada Penipuan CPNS Tahun Ini. Konten ini untuk anda pembaca setia https://panduan-simpatika.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Wapada Penipuan CPNS Tahun Ini terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Panduan Simpatika dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Panduan Simpatika di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Wapada Penipuan CPNS Tahun Ini di bawah ini dari situs web Panduan Simpatika.Sampai-sampai era ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan soal penerimaan CPNS Tahun Ini. Lantaran itu, masyarakat Perlu lebih waspada terhadap banyak sekali rumor yng beredar di sejumlah media agar tak menjadi korban penipuan.
Pasalnya, di sejumlah daerah tidak sedikit beredar berita menyesatkan soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun Tahun Ini. Rumor itu beredar melalui sosial media dan media-media lain yng telah akrab yang dengannya keseharian masyarakat. Tidak jarang rumor itu disampaikan secara berantai melalui group WhatsApp (WA), Black Berry Massenger (BBM) dan juga lain-lainya.
Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM serta Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformai Birokrasi (PANRB) Arizal mengatakan penerimaan CPNS adalah kebijakan pemerintah pusat. Prosesnya diawali dari kebijakan pemerintah pusat soal penerimaan CPNS.
Lantas, daerah mengusulkan jumlah formasi yng dibutuhkannya. Sesudah itu pemerintah melakukan kajian atas usulan yang telah di sebutkan. Andai pemerintah membuka penerimaan CPNS, pemerintah daerah mampu mengusulkan kebutuhan pegawainya. “Tetapi nanti pemerintah yang menentukan jumlahnya,” kata Arizal, di Jakarta, Jumat (4/3).
Dijelaskan, bagi atau bisa juga dikatakan untuk penyampaian usulan tambahan formasi pegawai, Kementerian PANRB sudah menerapkan App e-formasi. Yang dengannya App ini, mampu terlihat kebutuhan pegawai di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, metode ini menutup kesempatan terjadinya KKN dalam pengajuan usulan tambahan formasi pegawai.
Dari hasil kajian, lanjut Rizal, mampu saja pemerintah tak menyetujui usulan formasi di daerah. Mungkin besar, pemerintah akan menolak usulan dari daerah yng belanja pegawainya lebih dari 50 % APBD, ataupun lebih besar dari belanja modal bagi atau bisa juga dikatakan untuk pembangunan masyarakat.
Misalnya, daerah mengusulkan tambahan 1000 CPNS. Sesudah melalui kajian, pemerintah menentukan jabatan mana saja yng menjadi prioritas, menjadikan mampu saja cuma disetujui tambahan 150. “Harus ditempatkan di formasi-formasi prioritas. Kemudian disampaikan lagi ke Kementerian PANRB. Setelah ditandatangani Menteri PANRB, akan menjadi dasar dalam tes penerimaan CPNS,” katanya.
Dia mengatakan tes penerimaan CPNS era ini mempergunakan system Computer Assisted Test (CAT), yng telah terbukti bisa atau mampu menutup kecurangan dalam seleksi CPNS. “Jadi kalau ada oknum yang menjanjikan bisa mengurus tes atau menerima titipan untuk masuk CPNS, jangan dipercaya. Itu semua hanya membual,” tegas Arizal. Semisal diketahui, sebelumnya Kementerian PANRB membuat laporan ke Mabes Polri, 17 situs yng memuat berita bohong soal penerimaan CPNS Tahun Ini. Kepala Biro Hukum, Komunikasi serta Berita Publik Herman Suryatman menduga situs-situs bodong yang telah di sebutkan merupakan bagian dari sindikat bagi atau bisa juga dikatakan untuk menipu masyarakat yng ingin menjadi CPNS.
Dia mengatakan telah tidak sedikit mendapatkan pengaduan dari masyarakat yng sudah tertipu. “Ada yang sudah keluar uang 50 juga sampai 150 juta, bahkan di Jawa Barat korbannya mencapai seribu orang lebih,” katanya. Pendapat dari Herman, tindakan itu memperlihatkan bahwasanya pemerintah tak main-main dalam memberantas percaloan, serta diharapkan mampu memicu efek jera terhadap pihak-pihak yng berusaha mengambil keuntungan secara illegal dalam penerimaan CPNS. Lantaran itu, dia menyerahkan kasus ini kepada Kepolisian bagi atau bisa juga dikatakan untuk mengungkap secara utuh, baik modus pihak-pihak yng melakukan penipuan dalam seleksi CPNS. (vd/HUMAS MENPANRB)
Baca Sengnggahan kab Rokan Hulu
@Semoga_Bermanfaat
Sumber Rujukan Dan Gambar : http://opsptd.blogspot.com/2016/03/wapada-penipuan-cpns-2016.html
Pasalnya, di sejumlah daerah tidak sedikit beredar berita menyesatkan soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun Tahun Ini. Rumor itu beredar melalui sosial media dan media-media lain yng telah akrab yang dengannya keseharian masyarakat. Tidak jarang rumor itu disampaikan secara berantai melalui group WhatsApp (WA), Black Berry Massenger (BBM) dan juga lain-lainya.
Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM serta Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformai Birokrasi (PANRB) Arizal mengatakan penerimaan CPNS adalah kebijakan pemerintah pusat. Prosesnya diawali dari kebijakan pemerintah pusat soal penerimaan CPNS.
Advertisement
Lantas, daerah mengusulkan jumlah formasi yng dibutuhkannya. Sesudah itu pemerintah melakukan kajian atas usulan yang telah di sebutkan. Andai pemerintah membuka penerimaan CPNS, pemerintah daerah mampu mengusulkan kebutuhan pegawainya. “Tetapi nanti pemerintah yang menentukan jumlahnya,” kata Arizal, di Jakarta, Jumat (4/3). Dijelaskan, bagi atau bisa juga dikatakan untuk penyampaian usulan tambahan formasi pegawai, Kementerian PANRB sudah menerapkan App e-formasi. Yang dengannya App ini, mampu terlihat kebutuhan pegawai di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, metode ini menutup kesempatan terjadinya KKN dalam pengajuan usulan tambahan formasi pegawai.
Dari hasil kajian, lanjut Rizal, mampu saja pemerintah tak menyetujui usulan formasi di daerah. Mungkin besar, pemerintah akan menolak usulan dari daerah yng belanja pegawainya lebih dari 50 % APBD, ataupun lebih besar dari belanja modal bagi atau bisa juga dikatakan untuk pembangunan masyarakat.
Misalnya, daerah mengusulkan tambahan 1000 CPNS. Sesudah melalui kajian, pemerintah menentukan jabatan mana saja yng menjadi prioritas, menjadikan mampu saja cuma disetujui tambahan 150. “Harus ditempatkan di formasi-formasi prioritas. Kemudian disampaikan lagi ke Kementerian PANRB. Setelah ditandatangani Menteri PANRB, akan menjadi dasar dalam tes penerimaan CPNS,” katanya.
Dia mengatakan tes penerimaan CPNS era ini mempergunakan system Computer Assisted Test (CAT), yng telah terbukti bisa atau mampu menutup kecurangan dalam seleksi CPNS. “Jadi kalau ada oknum yang menjanjikan bisa mengurus tes atau menerima titipan untuk masuk CPNS, jangan dipercaya. Itu semua hanya membual,” tegas Arizal. Semisal diketahui, sebelumnya Kementerian PANRB membuat laporan ke Mabes Polri, 17 situs yng memuat berita bohong soal penerimaan CPNS Tahun Ini. Kepala Biro Hukum, Komunikasi serta Berita Publik Herman Suryatman menduga situs-situs bodong yang telah di sebutkan merupakan bagian dari sindikat bagi atau bisa juga dikatakan untuk menipu masyarakat yng ingin menjadi CPNS.
Dia mengatakan telah tidak sedikit mendapatkan pengaduan dari masyarakat yng sudah tertipu. “Ada yang sudah keluar uang 50 juga sampai 150 juta, bahkan di Jawa Barat korbannya mencapai seribu orang lebih,” katanya. Pendapat dari Herman, tindakan itu memperlihatkan bahwasanya pemerintah tak main-main dalam memberantas percaloan, serta diharapkan mampu memicu efek jera terhadap pihak-pihak yng berusaha mengambil keuntungan secara illegal dalam penerimaan CPNS. Lantaran itu, dia menyerahkan kasus ini kepada Kepolisian bagi atau bisa juga dikatakan untuk mengungkap secara utuh, baik modus pihak-pihak yng melakukan penipuan dalam seleksi CPNS. (vd/HUMAS MENPANRB)
Baca Sengnggahan kab Rokan Hulu
@Semoga_Bermanfaat
Sumber Rujukan Dan Gambar : http://opsptd.blogspot.com/2016/03/wapada-penipuan-cpns-2016.html
