Aturan Penulisan Nomor Surat Dinas Terbaru

- 03.00

Aturan Penulisan Nomor Surat Dinas Terbaru

 
Hingga era ini masih tidak sedikit penulisan nomor surat dinas di lingkungan dinas pendidikan yng masih belum sesuai yang dengannya aturan terbaru ihwal penulisan nomor surat dinas yng dikeluarkan oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) melaui Aturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Ini Perihal Pedoman Tata Naskah Dinas.
Pedoman Tata Naskah Dinas yng dikeluarkan oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) melalui Aturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Ini adalah acuan umum bagi lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta/ataupun BUMN/BUMD dalam penyusunan tata naskah dinas (lihat pasal 2). (PERKA ANRI Nomor 2 Tahun Ini bisa Kamu download di link tersedia di bawah goresan pena ini)
Semisal umum yng masih salah merupakan ketidaktahuan kode penjabaran surat serta tatacara penulisannya. Bagi atau bisa juga dikatakan untuk Kode Pembagian terstruktur mengenai Surat di lingkungan dinas pendidikan bisa kita temukakan dalam Aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2012 Perihal Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Serta Pemerintah Daerah
Yang akan di sajikan kali ini peraturan terbaru penulisan nomor surat. Didasari Aturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Ini Perihal Pedoman Tata Naskah Dinas penulisan nomor surat terbagi dalam 3 katagori, yaitu:
1. Nomor Naskah Dinas Arahan a. Aturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis, Instruksi, Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur), serta Surat Edaran Susunan nomor naskah dinas yng bersifat pengaturan serta penetapan terdiri dari goresan pena Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), goresan pena Tahun yang dengannya huruf kapital, serta tahun terbit. Semisal PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
b. Pedoman serta Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Pedoman serta petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah aturan, yng penomorannya percis yang dengannya nomor aturan. Susunan penomoran pedoman serta petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis merupakan a) Nomor urut pedoman serta petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis; serta b) Tahun terbit. Semisal Semisal Format Penomoran Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis: PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS ..................................
2. Nomor Surat Dinas Susunan nomor surat dinas meliputi: a) kategori penjabaran keamanan surat dinas; b) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); c) kode penjabaran arsip; d) bulan; serta e) tahun terbit. Semisal
Semisal yng masih salah: Nomor : 800/122.SMP1/VII/2014 Seharusnya Nomor : 122/800-SMP.1/VII/2014 Pengertiannya : 122 adalah nomor urut surat 800-smp.1 adalah kode penjabaran masalah Kepegawaian di SMP 1 yng disebutkan pada kop surat VII menunjukan bulan ke-7 ataupun bulan Juli Tahun Ini menunjukan tahun ataupun Tahun Ini
3. Nomor Nota Dinas Nota dinas bersifat internal, yang dengannya susunan penomoran menjdai berikut: a) nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim); b) kode penjabaran; c) bulan (ditulis dalam dua digit); serta d) tahun terbit. Semisal : Nota Dinas yng ditandatangani Deputi Bidang Konservasi Arsip Nomor 190/ KN.01/XI/2013 190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwim/kalender KN.01 : Kode Pembagian terstruktur mengenai XI : Bulan Ke-11 (November) 2013 : Tahun 2013 Adapun kode penjabaran yng berlaku sesuai terdapat pada pasal 8 Aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2012 Perihal Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Serta Pemerintah Daerah, merupakan menjdai berikut:
000 umum
100 pemerintahan
200 politik
300 keamanan serta ketertiban
400 kesejahteraan
500 perekonomian
600 pekerjaan umum serta ketenagakerjaan
700 pengawasan
800 kepegawaian
900 keuangan
Pengklasifikasian secara lebih spesipik diatur dalam lampiran Aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2012 (bisa Kamu download di link tersedia di bawah goresan pena ini)
Kode penjabaran surat khusus bagi atau bisa juga dikatakan untuk lingkungan pendidikan yng Suka dipakai merupakan:
800 kepegawaian
900 keuangan
420 PENDIDIKAN
421 Sekolah
421.1 Pra Sekolah
421.2 Sekolah Dasar
421.3 Sekolah Menengah
421.4 Sekolah Tinggi
421.5 Sekolah Kejuruan
421.6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
421.7 Kegiatan Pelajar
421.71 Reuni Darmawisata
421.72 Pelajar Teladan
421.73 Resimen Mahasiswa
421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
422 Administrasi Sekolah
422.1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan
422.2 Tahun Pelajaran
422.3 Hari Libur
422.4 Uang Sekolah, Pembagian terstruktur mengenai Disini SPP
422.5 Beasiswa
423 Metode Belajar
423.1 Kuliah
423.2 Ceramah, Simposium
423.3 Diskusi
423.4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
423.5 Kurikulum
423.6 Karya Tulis
423.7 Ujian
424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor
425 Sarana Pendidikan
425.1 Gedung
425.11 Gedung Sekolah
425.12 Kampus
425.13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
425.2 Buku
425.3 Perlengkapan Sekolah
Link Download Aturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Tahun IniPerihal Pedoman Tata Naskah Dinas Klik disini (Mc Word) ataupun Disini (Pdf)
Link Download Aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2012 Perihal Tata Kearsipan ataupun KodeKlasifikasi Surat Klik disini
@Semoga_Bermanfaat

Sumber Rujukan Dan Gambar : http://opsptd.blogspot.com/2016/05/aturan-penulisan-nomor-surat-dinas.html

Seputar Aturan Penulisan Nomor Surat Dinas Terbaru

Advertisement
 

Cari Artikel Selain Aturan Penulisan Nomor Surat Dinas Terbaru